1

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1179/MENLHK/PHPL/HPL.3/11/2021 tentang Penetapan Tanda SVLK

2

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi

3

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/menLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistim Verifikasi Legalitas dan Kelestarian

4

SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 TENTANG PELAKSANAAN AUDIT JARAK JAUH (REMOTE AUDIT) PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

5

Surat Edaran No. SE.8/PHPL/IPHH/HPL.4/12/2019 tentang Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam dan Hutan Tanaman pada Hutan Produksi

6

Buku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2017

7

Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SE. 21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 Tentang Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Eksportir Non Produsen

8

Perjanjian Kemitraan Sukarela antara Uni Eropa dan Republik Indonesia pada Penegakan Hukum Kehutanan, Tata Kelola dan Perdagangan di Timber Products ke Uni Eropa

9

Amandemen Lampiran I, II, dan V untuk Perjanjian Kemitraan Sukarela antara Uni Eropa dan Republik Indonesia pada Penegakan Hukum Kehutanan, Tata Kelola dan Perdagangan produk kayu ke Uni Eropa

10

Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.2/SET/KV/7/2016 Tentang Pelaksanaan Pengumuman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

11

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.46/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Post Audit terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Izin Pemanfaatan Kayu

12

Surat Edaran Direktur PPHH Nomor S.152/PPHH/SPHH/PHPL.3/2/2016 tentang Pelaksanaan Audit VLK

13

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK)

14

Surat Edaran Nomor SE.14/VI-BPPHH/2014 tentang Kewajiban Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (Sebagai Tindak Lanjut Permenhut Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. PermenLHK Nomor P.95/Menhut-II/2014)

15

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.96/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2013 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

16

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.15/VI-BPPHH/2014 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Penerbit Dokumen V-Legal

17

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.13/VI-BPPHH/2014 tentang Pedoman Sertifikasi Legalitas Kayu secara Berkelompok

18

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.13/Menhut-II/2013 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

19

Surat Edaran Dirjen Bina Usaha Kehutanan No. SE.1/VI-BPPHH/2014

20

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18 Tahun 2013 Tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V Legal