Prinsip Sertifikasi

 

Tujuh prinsip Almasentra Sertifikasi dalam menjalankan layanan jasa sertifikasi :

 

  1. Prinsip Legalitas
    1. Memiliki badan hukum yang sah
    2. Bergerak di bidang jasa sertifikasi
    3. Telah mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN)
    4. Tidak pernah terlibat kasus pidana maupun perdata
  2. Prinsip Ketidakberpihakan
    1. Seluruh personel Lembaga yang dapat mempengaruhi kegiatan sertifikasi, wajib bertindak secara secara professional, obyektif dan tidak berpihak.
    2. Dilarang melakukan tekanan komersial, tekanan keuangan atau tekanan lain yang akan menimbulkan ancaman ketidakberpihakan.
    3. Mensyaratkan kepada seluruh personel internal dan eksternal untuk mengungkapkan seluruh situasi yang diketahui yang mungkin bisa menimbulkan konflik kepentingan pada personel atau Lembaga. 
  3. Prinsip Kompetensi
    1. Menjamin kecukupan syarat kompetensi personel yang dilibatkan dalam aktivitas audit.
    2. Menjamin kemampuan dan sikap personil dalam menggunakan pengetahuan dan ketrampilannya .
  4. Prinsip Tanggung Jawab
    1. Bertanggung jawab terhadap setiap proses pelaksanaan audit.
    2. Bertanggung jawab terhadap setiap hasil keputusan sertifikasi.
  5. Prinsip Keterbukaan
    1. Memelihara mekanisme yang memungkinkan terbukanya akses publik untuk mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan sertifikasi.
    2. Informasi yang secara terbuka dapat diakses publik pada prinsipnya adalah informasi suatu organisasi yang tidak bersifat rahasia.
    3. Informasi yang disediakan kepada setiap klien atau pangsa pasar termasuk iklan adalah informasi yang akurat dan tidak menyesatkan.
  6. Prinsip Kerahasiaan
    1. Menjamin kerahasiaan  seluruh data informasi milik pelanggan
    2. Semua data dan informasi milik Pelanggan yang digunakan dalam proses sertifikasi akan dianggap rahasia kecuali yang oleh Pelanggan disetujui dan/atau disediakan untuk publik.
    3. Akan berkoordinasi dengan Pelanggan untuk mengklasifikasikan jenis data dan informasi yang menjadi wilayah publik.
    4. Jaminan pemeliharan kerahasiaan seluruh informasi kepemilikan pelanggan akan dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan pemeliharaan kerahasiaan informasi.
  7. Prinsip Cepat Tanggap terhadap Keluhan
    1. Hasil Sertifikasi harus memenuhi azas akuntabilitas dan aseptabilitas publik.
    2. Keluhan terhadap hasil keputusan sertifikasi dipandang sebagai kontrol dari pihak luar untuk meningkatkan mutu sertifikasi.
    3. Keluhan yang disertai data valid dan akurat dari pihak yang berkepentingan akan secepatnya ditanggapi secara benar dan diselesaikan secara layak.
    4. Proses penyelesaian keluhan yang cepat akan memberi pengaruh yang baik bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap hasil sertifikasi.
    5. Proses penyelesaian keluhan yang cepat akan membuat keputusan sertifikasi menjadi semakin akuntabel dan aseptabel.